Kabar Garut – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Garut, membantah adanya pungutan dari DPP sebagaimana diungkapkan oleh mantan komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya dalam jumpa pers, Selasa (2/2/2021). “Kami tidak pernah ada pungutan setoran yang tidak jelas oleh DPP,” tegas Badjuri saat dihubungi, Rabu (3/2/2021) lewat telepon genggamnya. Menyikapi adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan DPP Partai Demokrat oleh pihak luar maupun kader partai, Badjuri melihat, langkah Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah tepat dengan menyampaikan pernyataan sikap dan membaca pergerakan tersebut sejak dini dan mengantisipasinya. “Langkah ini juga memberi dampak positif pada soliditas kader partai di daerah,” katanya.
Soal Isu Kudeta, Emil Dardak: Pengurus DPC dan DPD Jatim Setia kepada AHY Badjuri meminta, AHY tetap fokus pada agenda besar politik baik nasional maupun daerah dan dinamika parlemen dengan berbagai agenda legislasinya. Badjuri pun berharap DPP melakukan konsolidasi partai yang diarahkan pada elektabilitas partai dan kader serta masyarakat secara meluas. “Konsolidasi dengan dukungan media, logistic dan SDM yang mumpuni agar terlaksana program-program pro rakyat yang berdampak pada kekuatan dukungan politik dari rakyat,” katanya.
Pernyataan Lengkap AHY soal Dugaan Kudeta di Partai Demokrat Tudingan Ahmad Yahya Sebelumnya, Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat, melalui Ahmad Yahya yang juga mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya mengaku telah menerima keluhan dari kader-kader partai Demokrat di berbagai daerah. Salahsatu keluhan yang disampaikan para kader di daerah, menurut Yahya adalah adanya iuran yang ditarik DPP Partai Demokrat kepada DPD dan DPC partai di daerah dimana hal ini tidak pernah terjadi pada masa kepemimpinan ketua umum sebelumnya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Bintang Muda Indonesia (BMI) Jawa Barat, Heri Rustiana menegaskan, sesai arahan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) BMI, BMI Jawa Barat mendukung kepemimpinan DPP Partai Demokrat yang konstitusional hasil Kongres V Partai Demokrat. “Segala macam cara pengambilalihan pimpinan diluar kongres, adalah cara-cara yang tidak terhormat, tidak sesuai dengan semangat Partai Demokrat,” tegas Heri saat dihubungi lewat telepon genggamnya. Proses pengalihan kepemimpinan yang terhormat, menurut Heri harusnya dilakukan secara konstitusional lewat kongres. Karenanya, jika ada pihak-pihak internal maupun eksternal partai yang ingin mengganti kepemimpinan DPP Partai Demokrat, harusnya dilakukan melalui kongres.
Sumber : regional.kompas.com
Editor : Kabar garut
