Kabar Garut – Selasa (23/02/2021) Terkait kisruhnya masalah dugaan tidak adanya dokumen MoU PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut dengan Bank atau vendor, dikhawatirkan akan menjadi temuan pelanggaran transaksi elektronik.
Hal itu ditandaskan oleh Ketua LSM GAPERMAS Kabupaten Garut, Asep Mulyana, S.Pd.I beberapa waktu lalu setelah hampir bertepatan dengan diperingatinya Hari Jadi Garut yang ke – 208.
Dirinya cukup kaget dan sangat heran dengan kondisi yang terjadi di PDAM Tirta Intan KabupatenGarut, dan menurutnya memang diera Degital ini, semua intitusi harus menyusuaikan dengan perkembangan zaman, dan hal itu sudah tidak bisa di tolak lagi.
Masih kata Asep, kalau bicara masalah pembayaran on line, biasanya sebelum peralihan itu suka di buat Tiem untuk merancang mekanisme tata kelola peralihan dari system Manual ke system OnLine. “Biasanya ini harus survai dulu ke PDAM Kabupaten lain yang sudah berjalan dan konsultasi dengan pihak perusahan Telkom untuk menjalin perjanjian dalam bidang IT,”ujarnya.
Jika sudah selesai lanjutnya, baru Tiem menyerahkan ke bagian yang sudah ada di stuktur PDAM Tirta Intan. Biasanya itu Bagian Hublang yang membidanginya pad asaat Itu atau Bagian Umum, jelas Asep.
Penjelasan Asep tersebut beralasan, karena menurutnya bahwa, bagian Hublang di setiap PDAM biasanya membawahi kasi IT dan Rekening, tandasnya.
Yang menjadi pertanyaan baginya, apa pihak Inspektorat Kabupaten Garut tidak pernah mempertanyakan hal-hal yang sangat patal ini ?
“Kami sangat hawatir sekali, barang kali aset-aset lain seperti lahan tanah yang di jadikan sumur pompa di Kecamatan Banyuresmi dan Leuwigoong, tidak mempunyai aspek Legalitas yang jelas berupa sertifikat Hak Milik Perusahaan,” ungkapnya.
Asep peringatkan pada pihak PDAM Tirta Intan Garut, agar tidak menyepelekan dokumen, karena itu adalah sangat penting dan masalah kepemilikan aset-aset perusahan. “ Bagaimana suatu perusahaan bisa maju, sehat, dan profesional, jika di dalam tata kelola serta kearsifan dokumentasi tidak jelas, dan tidak tertib?,” tanyanya.
Kami berharap pihak Inspektorat sebagai lntitusi yang dipercaya Pemkab, bisa bertindak tegas menyikapi masalahMoU antara PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut dengan Vendor, juga masalah legalitas tanah yang dijadikan tempat sumur pompa ini dan kepada intitusi penegak hukum agar menyelidikinya, pungkas Kang Asep.
Artikel ini dimuat juga pada grahabignews.com dengan judul “Dokumen MoU PDAM Tirta Intan Garut Dengan Vendor Diduga Lenyap, Aset Sumber Mata Air Digugat Ahli Waris”
Editor : Kabar Garut
